Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat menerima audiensi Kepala BPN Sulut
Pacificnews.id-.Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus menerima kunjungan audiensi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara, John Wiclif Aufa di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Kamis (30/10/2025).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaboratif ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulut dan BPN dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam dialog yang berlangsung hampir satu jam tersebut, Gubernur Yulius dan Kepala BPN membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya percepatan sertifikasi aset milik pemerintah provinsi, optimalisasi tata ruang wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi adalah kunci dalam menciptakan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi sangat mendukung langkah BPN dalam mempercepat legalitas aset dan sertifikasi tanah masyarakat. Sinergi ini penting agar pembangunan berjalan tertib, terencana, dan setiap program memiliki dasar hukum yang jelas,” ujar Gubernur Yulius.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan penataan aset milik pemerintah daerah yang selama ini masih menghadapi kendala administrasi. Menurutnya, sertifikasi aset bukan hanya persoalan legalitas, tetapi juga bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Kita ingin setiap aset pemerintah terdata dengan baik dan terlindungi secara hukum. Dengan begitu, aset daerah bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPN Sulawesi Utara, John Wiclif Aufa, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Yulius atas dukungan penuh terhadap berbagai program BPN, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menjadi program prioritas nasional.
“Kami siap bersinergi dengan Pemprov Sulut untuk memastikan pengelolaan tanah berjalan tertib administrasi, termasuk percepatan sertifikasi aset daerah dan penyelesaian konflik lahan. Semua ini demi terciptanya kepastian hukum dan kemudahan investasi di daerah,” ungkap Aufa.
Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak juga menyinggung pentingnya integrasi data pertanahan dan sistem informasi geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan berkelanjutan.
Melalui integrasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil keputusan berbasis data yang lebih presisi, terutama terkait pengembangan kawasan ekonomi dan tata ruang wilayah.
Pertemuan diakhiri dengan penegasan Gubernur Yulius bahwa Pemerintah Provinsi Sulut akan terus menjaga komunikasi intensif dengan BPN, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia berharap sinergi ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah, memperkuat iklim investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita ingin pembangunan Sulawesi Utara berjalan dengan dasar yang kuat, tertib administrasi, dan berpihak pada rakyat. Kepastian hukum atas tanah adalah fondasi dari semua pembangunan,” tutup Gubernur Yulius Selvanus.
(Stvn)
