“Dari kajian KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Staranas PK), kami mengidentifikasi bahwa peran dan fungsi yang terpenting dalam pengelolaan kawasan pelabuhan terbagi menjadi 3 kelompok persoalan. Pertama adalah peran pemerintah dimana instansi pemerintah mengeluarkan peraturan dalam hal ini adalah port of regulator. Kedua port of operator karena ini terkait dengan BUMN, BUMD dan kawan-kawan kalangan swasta, yang ketiga adalah port of communities yaitu pelaku usaha jasa pelabuhan,” jelas Firli saat membuka kegiatan Webinar Bincang Stranas PK bertema “Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan” Kamis kemarin (11/11).
Acara Bincang Stranas PK ini dibuka langsung oleh Ketua KPK selaku Tim Nasional Pencegahan Korupsi Firli Bahuri dan menghadirkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan dan Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia Arif Suhartono serta Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama.
Kajian Stranas PK pada periode tahun 2021-2022 menemukan bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor. Salah satunya di kawasan pelabuhan. Birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat, diperburuk dengan koordinasi yang tidak berjalan yang berujung pada inefisiensi. Stakeholders pelabuhan laut mengeluhkan banyaknya praktik suap karena pelayanan yang tidak berbasis sistem informasi teknologi, sehingga rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses operasionalnya. Belum lagi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena sistem yang masih manual pada beberapa titik.
Sebelumnya Data Asosiasi Logistik Indonesia tahun 2020 menunjukkan biaya logistik di Indonesia mencapai 26.4% dari total Produk Domestik Bruto (PDB), yang tergolong biaya logistik tinggi. Perbandingan dengan negara lain terlihat dari rendahnya peringkat Indonesia di Logistic Performance Index yang dikeluarkan oleh World Bank tahun 2018 dimana Indonesia berada di rangking 46 dari 160 negara.
Firli menambahkan setidaknya ada empat permasalahan yang ditemukan oleh Tim Stranas PK di Pelabuhan diantaranya, pertama masih ditemukan Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi INAPORTNET dalam pemberian layanan, yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara bila proses layanan jasa kepelabuhanan tidak terlaporkan ke dalam sistem. Kedua masih ditemukan pemberian layanan jasa kepelabuhanan yang tidak direkam ke dalam sistem (manual) dan tidak sesuai yang dibayarkan oleh pengguna jasa
“Selanjutnya adalah masih ditemukan ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan. Hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa tetapi juga merugikan tenaga kerja bongkar muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pemberian layanan jasa bongkar muat. Terakhir masih ditemukan layanan jasa kepelabuhanan yang belum terintegrasi satu sama lain (seperti layanan karantina) dan belum tersedia 24/7 sebagai akibat dari keterbatasan SDM,” ungkap Firli.
Menanggapi paparan tersebut, Luhut menyampaikan bahwa pihaknya mendapat laporan masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih karena adanya dual system interinaportnait, SOP dan pelayanan kapal barang di pelabuhan.
“Kemarin dalam rapat itu kami sepakati bahwa ini sumber korupsi yang besar, jadi saya minta Pak Firli beserta jajaran di KPK bersama kami bekerjasama bahu-membahu mengatasi ini. Kita bisa buat satu sistem kedepannya. Selain itu Presiden juga memerintahkan supaya dilakukan efisiensi di semua pelabuhan dan kita akan lakukan dengan digitalisasi serta menindak tegas pihak-pihak yang tidak perform,” ujar Luhut.
Firli menyambut baik komitmen berbagai pihak dalam mengupayakan pemangkasan waktu dan biaya di pelabuhan, “Ini adalah tugas kita bersama dan saya berharap melalui forum ini strategi nasional pencegahan korupsi bisa kita optimalkan sehingga pelayanan jadi mudah, waktu semakin pendek, biaya semakin murah, sehingga kita mampu menanamkan investasi untuk negara kita,” pungkasnya.
(*/pn)
