Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat menjadi narasumber di Sarasehan Nasional Obligasi Daerah
Pacificnews.id-.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi menjadi tuan rumah Sarasehan Nasional Obligasi Daerah yang digelar di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, hingga lembaga keuangan untuk membahas peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus hadir sebagai Keynote Speaker sekaligus mewakili pemerintah daerah dalam forum strategis tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keberanian dalam mengambil keputusan menjadi kunci kepemimpinan di tengah situasi sulit.
“Pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi sulit. Kepemimpinan tidak hanya hadir saat keadaan nyaman,” tegas Gubernur Yulius.
Soroti Kondisi Fiskal dan Dinamika Kebijakan
Gubernur juga memaparkan kondisi pembangunan dan fiskal aktual Sulawesi Utara, termasuk merespons dinamika pernyataan seorang anggota DPR RI. Ia menekankan bahwa Sulut tidak boleh menyerah pada tekanan fiskal, melainkan harus mencari inovasi pembiayaan pembangunan.
Salah satu tantangan terbesar adalah penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari sekitar Rp14 triliun pada 2025 ke hampir Rp11 triliun pada 2026, yang menempatkan Sulut dalam kategori kapasitas fiskal rendah. Melihat situasi tersebut, Gubernur menawarkan obligasi daerah sebagai solusi pembiayaan alternatif yang lebih berkelanjutan.
“Banyak negara seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, hingga Amerika Serikat telah lama menggunakan obligasi bahkan sampai level kota,” jelasnya.
Potensi Strategis Sulut
Dalam paparannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa Sulawesi Utara memiliki modal strategis yang kuat. Dengan luas wilayah 14,5 ribu km², di mana 73,25 persen merupakan laut, serta populasi sekitar 2,6 juta jiwa, Sulut berada pada posisi geografis strategis karena berbatasan langsung dengan Filipina dan kawasan Asia Pasifik. Selain itu, Sulut diapit dua jalur penting ALKI II dan ALKI III, menjadikannya calon hub logistik dan ekonomi kawasan.
Ia juga menyoroti kekuatan sosial masyarakat Sulut yang toleran dan memegang teguh nilai sitou timou tumoutou, sebagai fondasi stabilitas pembangunan.
Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah
Gubernur turut mengedukasi peserta mengenai perbedaan antara obligasi daerah konvensional dan sukuk daerah berbasis prinsip syariah. Keduanya disebut sebagai instrumen strategis yang dapat mendukung pembiayaan infrastruktur dan prioritas pembangunan lainnya.
Selaras dengan Target RPJMD 2025–2029
Gubernur menegaskan bahwa inovasi pembiayaan sangat penting untuk mencapai target RPJMD 2025–2029, termasuk:
Pertumbuhan ekonomi 7,8–8,08% pada 2029
Meningkatkan daya saing daerah ke indeks 7,69
Memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air
Ia juga menyinggung potensi sumber daya alam seperti cadangan emas besar di wilayah Sulut sebagai faktor penguat keyakinan dalam pengembangan skema obligasi.
Harapan dari Sarasehan
Sarasehan Nasional Obligasi Daerah ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan visioner, sekaligus mendorong pemimpin daerah untuk lebih berani mengambil langkah-langkah inovatif demi percepatan pembangunan di Sulut dan Indonesia.
(Stvn)
