Pacificnews.id-.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan serangkaian agenda kerja yang sangat padat pada Kamis (20/11/2025). Kegiatan ini mencakup koordinasi strategis lintas sektor, evaluasi anggaran, hingga peninjauan inovasi daerah.
Rangkaian kegiatan diawali dengan Apel Pagi yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Non-ASN, dan mahasiswa magang, bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan kesiapan kerja seluruh pegawai di lingkungan Kantor Bappeda.
Arahan Langsung Gubernur tentang Reforma Agraria
Salah satu agenda utama yang menarik perhatian adalah Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses serta Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria.
Rapat penting ini dihadiri dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus. Gubernur memberikan arahan kunci terkait percepatan pelaksanaan reforma agraria di wilayah Sulawesi Utara, memastikan aset dan akses tanah dapat dikelola secara adil dan produktif bagi masyarakat.
Fokus Evaluasi Anggaran dan Inovasi Daerah
Dalam fungsi utamanya sebagai badan perencanaan dan pengawasan anggaran, Bappeda Sulut juga menggelar Evaluasi Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2026 khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Evaluasi ini krusial untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan di tingkat kabupaten selaras dan terintegrasi dengan rencana pembangunan provinsi.
Di sektor riset dan pengembangan, tim Bappeda turut melakukan Peninjauan Sulut Riset dan Inovasi Expo 2025. Acara ini mengusung semangat “Yield New Ideas, Sustainable Knowledge” dan merupakan upaya Bappeda untuk mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang berkelanjutan di daerah.
Selain itu, Bappeda juga menggelar Rapat Sosialisasi Buku Pedoman Penilaian Indeks Risiko Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, sebagai bagian dari komitmen mitigasi dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.
Rangkaian kegiatan Bappeda pada hari itu ditutup dengan koordinasi administratif bersama Biro Hukum terkait penyusunan beberapa dokumen produk hukum daerah.
Seluruh agenda kerja ini secara kolektif menegaskan komitmen Bappeda Sulut dalam mengawal perencanaan pembangunan yang holistik, mencakup aspek tata ruang, anggaran, inovasi, hingga aspek hukum demi kemajuan Sulawesi Utara.
(Stvn)
