Panglima LMP Sulut, Indra Patrianus Wongkar, SE saat mendampingi Wagub Victor Mailangkay menemui massa pendemo
Pacificnews.id-.Pasca aksi besar yang mengguncang Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Koordinator Utama Aksi, Rolandi Talib, S.H. dan Indra Patrianus Wongkar, S.E., mengeluarkan pernyataan tegas. Gabungan organisasi yang terdiri dari Laskar Merah Putih (LMP), WARANEY, LAKI, Barisan Bela Pancasila, dan Aliansi Masyarakat Sulut menegaskan bahwa perjuangan mereka bukanlah sekadar simbolik.
“Alhamdulillah, aksi ini adalah gabungan dari berbagai elemen organisasi. Kami menegaskan bahwa ini membawa tuntutan konkret yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Rolandi Talib dalam pernyataan resminya.
6 Poin Prioritas dan Mendesak
Aliansi masyarakat menekankan enam poin krusial yang harus menjadi atensi utama Gubernur Sulawesi Utara, di antaranya:
Konflik Lahan HGU: Penyelesaian sengketa di Desa Pandu dan wilayah Bolaang Mongondow yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum.
Sertifikasi Tanah: Pemberian sertifikat Hak Milik bagi kurang lebih 2.000 masyarakat di Desa Pandu dan Bolaang Mongondow.
Infrastruktur Dasar: Pembangunan akses jalan di Desa Kali serta penyediaan air bersih di Desa Lotta, Kecamatan Pineleng.
Evaluasi Korporasi Tambang: Desakan evaluasi total terhadap PT J’RBM, PT BDL, dan PT MSM terkait dampak lingkungan dan kerugian masyarakat.
Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR): Keterbukaan penetapan blok WPR dan penguatan koperasi berbasis masyarakat lokal agar tidak dikuasai kepentingan luar.
Penertiban PETI: Penindakan tegas terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang menggunakan alat berat ilegal.
Rolandi dan Indra menyoroti bahwa persoalan-persoalan tersebut merupakan masalah klasik yang sudah berlangsung puluhan tahun namun tidak pernah diselesaikan secara serius oleh para pemimpin terdahulu.
“Kami memberikan tanggung jawab penuh kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika dalam kepemimpinan hari ini persoalan mendasar rakyat kembali tidak mampu diselesaikan, maka kami meminta Gubernur untuk berani mengambil sikap, termasuk mundur dari jabatannya,” tegas Indra Patrianus Wongkar.
Menurut mereka, tuntutan mundur tersebut bukanlah sebuah ancaman, melainkan bentuk tanggung jawab moral. “Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kekuasaan. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban dari ketidakmampuan pemerintah,” tambah Rolandi.
Menutup pernyataannya, kedua koordinator utama ini memastikan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini hingga ada jawaban nyata di lapangan.
“Kami tidak akan berhenti. Kami siap melakukan aksi Jilid II sampai keadilan benar-benar hadir di tanah Sulawesi Utara,” pungkas mereka dengan nada optimis.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkay, saat menerima aksi massa di Ruang F. Tumbelaka menyampaikan apresiasinya atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib.
“Atas nama Gubernur, saya mengucapkan terima kasih atas kepekaan rekan-rekan yang telah membawa aspirasi masyarakat ke sini. Terima kasih juga kepada rakyat yang telah memilih kami; niat baik kami adalah untuk melayani masyarakat,” ujar Victor Mailangkay di hadapan perwakilan massa.
Menanggapi 36 tuntutan tersebut, Wagub Victor Mailangkay berjanji akan memberikan jalan keluar yang konkret. Ia pun meminta pihak aliansi untuk membentuk tim kecil guna memastikan setiap poin tuntutan bisa ditindaklanjuti secara akurat.
“Saya minta 5 orang perwakilan untuk mengawal aspirasi di setiap bidang agar mendapatkan jawaban yang akurat. Aspirasi ini akan segera ditindaklanjuti karena kami dipilih untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” lanjutnya.
Wagub menjelaskan bahwa pemerintah provinsi akan memetakan mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Ini akan ditindaklanjuti sesuai kemampuan kami dan pastinya akan segera dilaporkan kepada Gubernur. Kami hadir untuk kepentingan masyarakat, intinya semua aspirasi akan diproses,” pungkas Wagub.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan secara simbolis, sementara massa membubarkan diri dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Provinsi. Masyarakat menunggu apakah janji manis saat kampanye akan berwujud menjadi solusi nyata bagi permasalahan di Desa Pandu hingga pelosok Sulawesi Utara.
(Stvn)
