Foto bersama usai kegiatan
Pacificnews.id-.Komitmen untuk memperkuat fondasi generasi masa depan Sulawesi Utara (Sulut) kian nyata. Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara, di bawah kepemimpinan Ny. Anik Yulius Selvanus, menegaskan perannya sebagai garda terdepan pembangunan keluarga melalui aksi nyata di lapangan.
Pada Rabu (17/12/2025), Ny. Anik menghadiri kegiatan Advokasi serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta program Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) yang digelar di Kantor Perwakilan BKKBN Sulut.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Sulut ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Fokus utamanya adalah masa 1000 HPK, periode krusial yang menentukan tumbuh kembang fisik, kognitif, hingga emosional anak.
Dalam sambutannya, Ny. Anik Yulius Selvanus menekankan bahwa pengasuhan anak bukan sekadar tugas domestik keluarga, melainkan tanggung jawab kolektif.
“Masa 1000 HPK adalah investasi jangka panjang daerah. Jika pengasuhan dilakukan dengan tepat, kita sedang menyiapkan generasi Sulut yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi,” tegas Ny. Anik.
Selain edukasi dasar, kegiatan ini juga memperkuat peran kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) melalui program TAMASYA. Program ini merupakan pendekatan inovatif dalam pengasuhan anak usia dini yang mengedepankan metode edukasi partisipatif yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang tua.
Melalui TAMASYA, para orang tua dan pengasuh didampingi agar mampu:
Memberikan stimulasi tumbuh kembang yang tepat.
Menciptakan lingkungan asuh yang aman dan penuh kasih sayang.
Memahami pola gizi seimbang untuk mencegah risiko gangguan pertumbuhan.
Keseriusan dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul ini dibuktikan dengan kehadiran berbagai instansi terkait, mulai dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) Daerah Provinsi Sulut, Poltekkes, hingga para kader pendamping keluarga.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi, TP-PKK, dan BKKBN ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk memutus rantai stunting di Sulawesi Utara secara permanen.
(Stvn)
