Wagub Sulut Victor Mailangkay saat memimpin rapat
Pacificnews.id-.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyatakan fokus penuh untuk mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menjaga stabilitas inflasi menjelang penutupan tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program MBG yang dirangkaikan dengan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Jumat 5 Desember 2025.
Wagub Mailangkay, yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan MBG Sulut, menegaskan bahwa dukungan dari seluruh pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan demi menyukseskan program unggulan nasional Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu aspek penting yang disoroti adalah kelengkapan data sasaran program, termasuk data rinci siswa, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak terlantar di seluruh wilayah Sulut.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub Mailangkay juga mengungkapkan adanya tantangan geografis dan komunikasi yang menghambat jangkauan program. “Masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG, seperti Pulau Manado Tua dan Bunaken, akibat tersendatnya komunikasi dengan investor,” ujarnya.
Terkait agenda pengendalian inflasi daerah, Wakil Gubernur menyampaikan bahwa meskipun Sulut mencatat deflasi pada November, potensi kenaikan harga kebutuhan pokok di bulan Desember harus diantisipasi dengan serius.
Komoditas beras menjadi perhatian utama TPID. Meskipun saat ini harga beras masih dalam kondisi normal, Satgas Inflasi diminta untuk terus memantau dan mengambil langkah preventif guna menghindari lonjakan harga seiring peningkatan permintaan akhir tahun.
Rakor dan HLM TPID ini turut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah se-Sulut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Reynold Asri, Wakil Kepala BGN Sulut Erick Gerungan, Plt Asisten II Sekdaprov Christiano Talumepa, Irwasda Polda Sulut, serta seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulut.
Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulut untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, baik melalui pemenuhan gizi maupun stabilitas harga pasar.
(Stvn)
