Wagub Steven saat diwawancarai
PacificNews.id – Efektivitas pengelolaan keuangan/anggaran di tingkat pedesaan harus menjadi perhatian penting seluruh aparatur perangkat desa.
Dalam upaya pengelolaan dana desa (dandes) khususnya tahun 2024, kapasitas aparatur perangkat perlu mendapatkan peningkatan agar mempermudah pengelolaan keuangan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat.
Hal ini sebagaimana ditegaskan langsung Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw di hadapan 600 aparatur perangkat desa.
“Dinamika di masyarakat selalu berkembang, sama dengan penyusunan anggaran pemerintah tiap tahun berubah, baik standar harga, baik prioritas,” tegasnya saat membuka bimbingan teknis yang bertajuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Provinsi Sulut Tahun 2024 di Sintesa Peninsula Hotel Kota Manado, Kamis (1/8).
“Maka dari itu perangkat desa harus mendapat pencerahan baru, informasi baru, ilmu baru terus,” tegasnya lagi.
Menurut Kandouw aparatur perangkat desa merupakan pemimpin yang harus mempunyai tanggung jawab dan dedikasi untuk kemaslahatan masyarakatnya.
Ia menganalogikan filosofis negara Cina, yang menyatakan bahwa satu negara hebat memerlukan tiga unsur yaitu angkatan bersenjata yang kuat, rakyat tidak kelaparan dan pemimpin dipercaya.
“Satu sisi pemimpin itu dihormati. Anda diberi tanggungjawab untuk mengelola dana desa, diberi tanggung jawab memotivasi di desa anda agar kuat bekerja, tidak malas,” ujar Kandouw.
Selain pengelolaan dandes yang bertanggung jawab, orang nomor dua di Sulut ini meminta aparatur perangkat desa mampu berkontribusi penuh di sektor kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.
“Wajib membuat desa anda sehat, 2025 menuju Indonesia sehat. Anda punya tanggungjawab paling besar untuk meningkatkan literasi pendidikan anak-anak kita, tingkatkan sdm,” pinta Kandouw.
Khususnya di sektor pendidikan, Kandouw mengimbau agar mendorong anak-anak di pedesaan untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin.
Hal ini mengacu data statistika di Sulut yang mana dari total kependudukan di 15 kabupaten/kota sarjana tidak sampai 10 persen.
“SMA tidak sampai 25 persen, lulusan SMP hampir 70 persen. Tugas bapak ibu mendorong anak-anak sekolah setinggi mungkin, dari tanggungjawab anda juga rakyat yang anda pimpin ini agar keluar dari kemiskinan,” imbaunya.
(*/stvn)
