Gubernur Sulut Yulius Selvanus saat bertemu Kepala Bakamla-RI
Pacificnews.id-.Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus melakukan pertemuan strategis dengan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr. Opsla di Jakarta, Selasa (4/10/2025).
Pertemuan ini membahas peningkatan sinergi pengawasan dan keamanan laut di kawasan utara Indonesia, khususnya wilayah perairan Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Yulius menegaskan bahwa Sulawesi Utara merupakan wilayah perbatasan yang sangat strategis dan menjadi jalur keluar-masuk aktivitas pelayaran internasional. Karena itu, diperlukan pengawasan maritim yang lebih kuat dan terkoordinasi.
“Sektor kelautan adalah sumber kehidupan masyarakat pesisir—mulai dari perikanan hingga pariwisata. Namun, ancaman seperti penyelundupan, illegal fishing, dan kejahatan lintas batas masih terjadi. Dibutuhkan pengawasan ketat dan sinergi antarlembaga untuk menjaga kedaulatan dan keamanan laut kita,” tegas Gubernur Yulius.
Ia meminta Bakamla RI memperkuat kerja sama dengan Pemprov Sulut, TNI AL, Polairud, dan instansi terkait lainnya.
Gubernur juga mengusulkan peningkatan patroli rutin serta edukasi bagi nelayan terkait keselamatan dan hukum laut.
“Kami ingin laut Sulut tidak hanya aman, tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Edukasi bagi nelayan sangat penting agar mereka memahami aturan dan tidak mudah dimanfaatkan pihak luar,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah menyampaikan apresiasinya atas perhatian Gubernur terhadap keamanan laut di wilayah perbatasan utara NKRI.
Ia menegaskan kesiapan Bakamla untuk memperkuat kehadiran dan operasi pengawasan di Sulawesi Utara.
“Sulut merupakan kawasan strategis karena berada pada jalur maritim internasional dan berbatasan langsung dengan Filipina. Bakamla siap meningkatkan patroli, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta memanfaatkan teknologi maritim untuk deteksi dini aktivitas ilegal,” ujar Irvansyah.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut, di antaranya:
• Pengembangan pos pengawasan maritim Bakamla di titik-titik strategis, termasuk perairan Talaud, Sangihe, dan Bitung, serta wilayah perbatasan dengan Filipina.
• Peningkatan operasi pemberantasan penyelundupan, perdagangan manusia, narkotika, dan kejahatan lintas negara lainnya.
• Rencana pelatihan gabungan bagi nelayan dan aparat daerah terkait keselamatan pelayaran, prosedur keamanan, dan pemahaman hukum laut.
Pertemuan ini dianggap sebagai langkah awal memperkuat sinergi antarlembaga demi menciptakan wilayah laut yang aman, tertib, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Utara.
(Stvn)
