Pacificnews.id-.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar hari kerja yang padat dan strategis pada Kamis, 4 Desember 2025. Agenda utama hari itu mencerminkan fokus Pemerintah Daerah dalam menjawab isu kebencanaan, menguatkan regulasi perencanaan, serta mendorong pengembangan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal dan sumber daya alam.
Salah satu agenda krusial yang dilaksanakan adalah Forum Group Discussion (FGD) Pengelolaan Infrastruktur Mendukung Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang.
FGD ini bertujuan memfinalisasi rencana pembangunan infrastruktur pendukung di lokasi relokasi bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Ruang. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan fasilitas dasar yang layak dan memadai bagi para pengungsi, menjamin proses pemulihan berjalan lancar.
BAPPEDA juga memainkan peran pengawal dalam harmonisasi kebijakan dan penganggaran di tingkat daerah. Dua rapat penting telah dilaksanakan:
Rapat Harmonisasi terkait Rancangan Peraturan Gubernur tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
Rapat Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD TA 2026 dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 Kota Bitung.
Kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh program pembangunan perangkat daerah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, serta menjamin proses penganggaran di Kota Bitung berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, BAPPEDA Sulut memfasilitasi kegiatan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan:
The Second Session of The SEABRNET Training Series tentang “Bioprospecting, Bio-Product and Ecosystem Services, Sustainable Biosphere Reserve Products and Branding Development.”
Pelatihan ini berfokus pada pengembangan produk turunan hayati dan jasa ekosistem, terutama dari sumber daya laut, untuk meningkatkan nilai ekonomi dan memperkuat branding produk berbasis cagar biosfer berkelanjutan.
FGD Pemutakhiran Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) “Mapalus” Langowan Barat.
Kegiatan ini memfinalisasi dokumen perencanaan pembangunan yang berbasis kolaborasi masyarakat (prinsip “Mapalus”) untuk memajukan kawasan perdesaan di Langowan Barat.
Koordinasi dan sinergi antar-lembaga juga menjadi prioritas BAPPEDA Sulut:
Partisipasi dalam Rakor BKPD SE Indonesia 2025 di Banjarmasin Prov. Kalsel, sebagai wadah tukar informasi dan sinergi antar-provinsi melalui Badan Kerjasama Pembangunan Daerah (BKPD).
Finalisasi Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Sulut Tahun 2025–2029, yang akan menjadi pedoman strategis selama lima tahun ke depan.
Sosialisasi RAKORBANGWIL Kementerian PU Tahun 2025, yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan mempersiapkan daerah dalam menghadapi Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah (Rakor Bangwil) oleh Kementerian PUPR.
Berbagai kegiatan yang padat ini menegaskan peran sentral BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan yang holistik dan terintegrasi di Sulawesi Utara.
(Stvn)
