Hasyim Djojohadikusumo dan Indra Patrianus Wongkar
Pacificnews.id-.Koordinator aksi damai yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada 1 April lalu, Indra Patrianus Wongkar, SE, menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Hashim Djojohadikusumo.
Apresiasi ini diberikan menyusul respon cepat Hashim dalam menginstruksikan pendataan warga yang belum memiliki sertifikat tanah agar segera diproses menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
“Saya atas nama pribadi, keluarga, dan mewakili masyarakat aksi demo damai pada tanggal 1 April lalu mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Hashim Djojohadikusumo atas kepeduliannya,” ujar Wongkar kepada awak media.
Wongkar juga menaruh harapan besar kepada Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, untuk mengawal langsung instruksi tersebut di lapangan.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial agar program ini tepat sasaran,” kata Wongkar.
“Kiranya Gubernur Yulius Selvanus agar mengawal instruksi dari Pak Hashim Djojohadikusumo. Sehingga masyarakat yang belum memiliki sertifikat bisa mendapatkan sertifikat tanah secara gratis,” jelasnya lebih lanjut.
Langkah pendataan ini bukan hanya menyasar Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara, melainkan diproyeksikan mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini sejalan dengan komitmen yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo saat bertatap muka dengan warga Manado dalam rangkaian kunjungan kerja menghadiri perayaan Paskah Nasional baru-baru ini.
“Di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara bahkan seluruh Indonesia dibikin data masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, bisa dicetak sertifikat hak milik,” jelas Hasyim Djojohadikusumo saat tatap muka dengan warga Kota Manado.
Sebagai informasi, Hashim Djojohadikusumo merupakan sosok strategis di pemerintahan saat ini. Selain sebagai adik kandung Presiden Prabowo Subianto, ia juga dipercayakan mengemban amanah sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Iklim dan Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
Inisiatif sertifikasi tanah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini terkendala masalah legalitas lahan, sekaligus menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum atas hak milik rakyat.
(Stvn)
