Pacificnews.id-.AGUS Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (BKD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritik kebiasaan perencanaan program kegiatan perangkat daerah.
Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri Forum Sekda se Sulut di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (17/3/2022).
“Perencanaan anggaran jadi problem karena tidak maksimal, program dari tahun ke tahun itu itu saja,” kata kepada para Sekda se-Sulut.
Ia menemukan Kepala perangkat daerah tidak banyak mengarahkan untuk membuat kegiatan atau program kerja
“Seringkali yang mengetik itu Tenaga Harian Lepas (THK) disampaikan kepala kepala Perangkat daerah diajukan ke Bappeda,” kata dua.
Akibat hanya dikerjakan THL, setelah ditanyakan, Kepala Perangkat Daerah tidak tahu.
“Bisa dibayangkan kegiatan daerah itu diketik THL,” katanya.
Harusnya Kepala Perangkat Daerah itu memberikan arahan ke bawahan kemudian perencaan kegiatan itu dikerjakan bersama
“Masih ada waktu, silahkan merumuskan kegiatan dan inovasi apa yang dibutuhkan daerah dan dibutuhkan masyarakat. Ini penting agar sasaran pembangunan, perbaikan pelayanan dan kegiatan tidak mengulang dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kumpul di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (17/3/2022).
Para ‘jenderal’ birokrat tersebut hadir dalam Forum Sekda.
Kegiatan itu dibuka Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw.
“Bagus sekali kegiatan ini, ide dari Pak Sekprov membentuk Forum Sekda,” ujar Mantan Ketua DPRD Sulut.
Ajang Forum Sekda ini menjadi media untuk koordinasi.
“Jadi Forum Sekda jembatani, semua persoalan kalau bisa sudah selesai sebelum sampai ke kepala daerah,” ungkap Steven Kandouw.
Di Provinsi Sulut ada 15 Sekda kabupaten/kota dan seorang Sekda Provinsi Sulut.
Mereka yang tergabung dalam forum ini yakni Pj Sekprov Asiano Gamy Kawatu
Sekda Kota Manado, Micler Lakat; Sekda Kabupaten Minahasa, Frits Muntu;
Sekda Kabupaten Bolmong, Tahlis Galang, Sekda Kota Kotamobagu, Sande Dondo.
(*/tim pn)