Gubernur Sulut Yulius Selvanus foto bersama Koordinator Staf Khusus Novy Mewengkang
Pacificnews.id-.Pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang intens digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) di Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Manado, Rabu (26/11/2025), menuai apresiasi positif dari Pemerintah Provinsi Sulut. Kegiatan ini dinilai penting untuk memastikan upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif, efisien, dan sinergis.
Di lingkup Pemprov Sulut, di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE (YSK) dan Wakil Gubernur DR J Victor Mailangkay SH MH (YSK-Victory), kegiatan ini disambut baik.
Koordinator Staf Khusus (Korstafsus) Gubernur, Novy Mewengkang, yang turut mengikuti kegiatan tersebut, mengakui bahwa program ini merupakan langkah strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
“Ini sangat bagus, karena sebagai langkah antisipasi pencegahan tindak pidana korupsi,” ungkap Korstafsus Mewengkang.
Menurut purna birokrat senior Pemprov Sulut ini, program supervisi KPK ini sejalan dengan visi prioritas YSK-Victory dalam menjalankan pemerintahan.
“Ini sesuai dengan visi Pak Gubernur dan Pak Wagub untuk memberantas kasus korupsi di daerah ini,” tegas Mewengkang.
Saat diwawancarai, Mewengkang didampingi dua Staf Khusus Gubernur lainnya, yakni John Sada SH MH dan Nicky Lumingas SH MH, yang baru selesai mengikuti sesi supervisi.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Sulut Yulius Selvanus yang diwakili oleh Wagub Victor Mailangkay menyampaikan bahwa Pemprov berkomitmen memperkuat pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem pada sektor-sektor rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, layanan publik, serta pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Wagub Mailangkay menegaskan bahwa Pemprov Sulut siap bekerja transparan dan membuka ruang kolaborasi penuh dengan lembaga antirasuah tersebut. Mewakili Gubernur, ia menyampaikan apresiasi kepada KPK-RI yang selama ini menjadi pendorong utama reformasi birokrasi di daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK-RI, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan harapannya agar Sulawesi Utara dapat tetap terbebas dari kasus korupsi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi.
Ibnu Basuki Widodo juga mengingatkan bahwa korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan bencana sosial yang dapat merusak persaingan usaha, menurunkan kualitas pembangunan, bahkan melemahkan demokrasi dan hak asasi manusia.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah personil perwakilan KPK-RI, pejabat Pemprov, Staf Khusus Gubernur, dan kalangan ASN berkompeten.
(Stvn)
