Manado,Pacificnews.id.-Untuk membangun Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sangat diperlukan perencanaan yang matang dengan melibatkan semua unsur stakholder dan seluruh perangkat daerah. Maka dari itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut menggelar pembahasan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (RAD-TPB) Provinsi Sulut Tahun 2022-2026 sesuai amanat perpres RI No 59 Tahun 2017 dengan melibatkan semua perangkat daerah Pemprov Sulut, Senin 3 Oktober 2022.
Kepala Bappeda Sulut, Jenny Karouw mengatakan, untuk mendukung capaian agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang sering disebut Sustainable Development Goals (SDGs) dengan cara mengintegrasikan indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan.
“Dalam TPB/SDGs mencakup 17 tujuan yakni Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau. Kemudian, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Selanjutnya, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan,” rinci Karouw.
Dikatakannya, dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam pembahasan ini memastikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah akan menunjang pencapaian TPB.
“Sekarang ini untuk penetapan program dan target indikator kinerja. Jadi, apa yang akan dilakukan untuk pencapaian TPB 1, TPB 2, TPB 3 dan TPB selanjutnya tersebut,” ungkapnya.
Lanjut Karouw, lewat penetapan program dan target indikator kinerja, akan dipastikan bahwa semuanya itu ada di masing-masing perangkat daerah.
“Jangan kita menetapkan, kemudian tidak diimplementasikan di dalam rencana kerja masing-masing,” sebutnya.
Dirinya berharap, terkait tujuan TPB/SDGs ini mendapat dukungan dari semua perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut.
“Itu dapat dituangkan di R-APBD dan R-APBN atau sumber pembiayaan lainnya. Makanya hari ini sampai besok, kita akan integrasikan supaya dapat mengetahui mana yang akan masukan dalam APBD atau APBN, atau juga semua akan dimasukan dalam setiap sumber pembiayaan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah,” tambahnya.
(***/stvn)
